Perbandingan pelaksanaan kebijakan pembangunan orde baruuu

perbandingan pelaksanaan kebijakan pembangunan orde baru

Selamat membaca

1.) PertanianKUD.
        Dibangun oleh pemerintah dalam  rangka melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional. KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan menyebarkan sarana produksi pertanianDari data yang ada di Kemenkop dan UKM, dari 10.300 unit KUD yang ada di seluruh negeri, hanya tersisa 6.800 yang masih aktif. Itupun tidak semuanya merupakan KUD Koperta atau koperasi pertanian. Cerita dibalik gulung tikarnya KUD ini, disebabkan karena para pengurusnya yang kurang kompeten (sesungguhnya mereka kompeten dalam pengurusan, tetapi mereka bagaikan mesin. Jika ada yang datang untuk meminjam uang yang nantinya akan dikembalikan, mereka mengatakan harus ada pelici/fulus agar urusan peminjaman cepat diberikan/dilayani. Sungguh miris sekali). Sumber:"Ke Mana KUD Saat Ini?"

2.) BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian).
Ialah badan yang memberikan ilmu teknologi dalam bidang pertanian kepada para petani di setiap daerahDari pandangan saya, kini BPTP masih berjalan di tiap tiap provinsi di Indonesia. Dan nampaknya mereka masih melaksanakan tugas tugasnya untuk memberikan i;mu ke tiap tiap petani.

3.) VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng).
             Seperti yang dikatakan tadi, BPTP berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian. Salah satu produknya adalah VUTW, yakni bibit unggul dan pupuk yang diberikan kepada para petani untuk mengatasi hama wereng yang dapat merusak tanaman.Pada saat ini pemerintah sudah mengupayakan untuk ketrsediaan benih yang unggul serta bersubsidi yang dikelola dengan baik

4.) PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).                    Petugas dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) kabupaten/kota yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.Dari pandangan saya sendiri lagi, saya membaca berita yang dikutip oleh Kompas.com yang memberitakan bahwa 6058 Penyuluh Pertanian dikirim ke pelosok Indonesia. Itu berarti, PPL pada masa kini masih berjalan dengan baik di negara Indonesia.

5.) Pendidikan SD Inpres
 Kebijakan dari suharto untuk memberantas buta huruf di indonesia dengan mewajibkan belajar kepada rakyat indonesia dengan dibangunya beberapa SD Inpres.SD ini sendiri masih berjalan, tetapi Mendikbud Indonesia pada januari 2017 mengatakan "Sudah 30 tahun, SD Inpres tidak naik mutunya". Dimana berarti saat ini SD ini dalam kondisi yang memprihatinkan pendidikanya.

6.) GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)
Ialah gerakan agar mendorong para orang tua untuk memperdulikan masa depan anaknya, sehingga lebih menyadatkan mereka agar anak tidak putus sekolahGNOTA, kini masih berjalan dengan mulus. Yakni dengan bukti masih ada beasiswa dari GNOTA kepada para pelajar di Indonesia serta penyaluran bantuan buku buku ke sekolah sekolah di Indonesia.

7.) Keluarga Berencana BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
 Yakni badan yang didirikan oleh pemerintahan untuk mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia.Hingga sekarang, badan ini masih menjalankan tugasnya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi masih ada masyarakat yang bersikap cuek pada program program pemerintah seperti ini.

8.) Kb

Merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.Saat ini, program ini masih terus menjalankan tugasnya untuk mengendalikan jumlah penuduk di Indonesia. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, masyarakat yang bersifat cuek dan yaah.. begitulah.

9.)Kesehatan Puskesmas
Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakatSaya sendiri telah melihat bahwa saat ini Puskesmas telah tersebar ke setiap kecamatan di Indonesia. Yaa, ini cukup lah untuk melayani kesehatan masyarakat desa. untuk saat ini banyak sekali puskesmas yang terlihat sepi. Hal itu di karenakan masyarakat lebih percaya bahwa jika ke dokter akan lebih intensif pelayanannya walaupun membayar dengan tarif yang lumayan juga. Tetapi pelayananya saya kira sudah mumpuni untuk mengupayakan kesehatan masyarakat sekitar.

10.)Posyandu.
Posyandu ini hadir untuk melayani ibu dan anak serta menyejahterakan masyarakat dengan program pelayanan terpadu unutk menurunkan angka kematian ibu anak serta menngatkan rasa peduli masyarakat rasa peduli akan pentingnya kesehatanDalam pelaksanaanya, di desa saya, rata rata posyandu ini dilaksanakan di puskesmas. Sehingga nasibnya sama dengan puskesmas, yakni menyebar luas di setiap kecamatan di indonesia.

Sekian dan terimakasih

P4 sejarah indonesia

Hallo teman teman selamat datang di blog ku , selamat membaca yaa mohon maaf kalu masih acak acakan hehe

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Sampai di situ upaya sistematis rezim Orde Baru untuk menjauhkan masyarakat dari "penyakit" Orde Lama? Tunggu dulu.Di masa Orde Baru, anda tentu masih ingat, setiap siswa sekolah atau mahasiswa baru wajib mengikuti “indoktrinasi” penanaman nilai-nilai Pancasila, sebagai syarat penting yang harus diikuti.

Indoktrinasi ideologi resmi Pancasila ini digelar secara sistematis oleh rezim Orde Baru, karena didasarkan asumsi bahwa Pancasila telah diselewengkan pada masa Orde Lama.

Nazaruddin Sjamsuddin (1989) mengatakan, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, seperti melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), merupakan "salah-satu cara terbaik untuk membuat masyarakat menyadari, mengetahui dan menghayati ideologi negara."

Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten Komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol.

Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten Komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol

Klaim seperti ini terus dihidupkan, sehingga orang-orang atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dianggap anti atau “merongrong” Pancasila. .

Di luar kebijakan dan konsep massa mengambang, penerapan azas tunggal, Dwi Fungsi ABRI, hingga penataran P4, tentu saja ada beberapa istilah lainnya yang diidentikan dengan Orde Baru.

Apa itu? Sebutlah istilah: modernisasi, pertumbuhan ekonomi, demi pembangunan, ekstrim kanan-kiri, gerombolan pengacau keamanan (GPK), atau anti Pancasila.

Namun semenjak reformasi 1998 digulirkan, istilah-istilah Orde Baru seperti menjadi barang usang, dan terkadang menjadi bahan olok-olok, walaupun ada pula kebijakan seperti Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu, yang dianggap berhasil dan kini akan dihidupkan lagi.

Dwi Fungsi ABRI

Setelah reformasi 1998, konsep dan implementasi Dwi Fungsi ABRI dikritik habis-habisan dan akhirnya “dicabut”.Padahal, di masa Orde Baru, konsep ini sepenuhnya dilaksanakan, walaupun implementasinya dinilai kelewatan ketimbang konsep awalnya.Sebutlah: hampir semua pejabat daerah dikuasai oleh perwira TNI, adanya kursi TNI di DPR hingga di kursi menteri, serta di perusahaan-perusahaan

Padahal, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution, yang juga dikenal sebagai konseptor “Dwi Fungsi ABRI”, konsep “jalan tengah ABRI” itu intinya “peran ABRI... sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan peran yang sifatnya non-militer (sosial dan politik)”.

“Pikiran saya cuma satu, kita perlu mengadakan kerja sama. Kita menganggap kekuatan diri kita juga adalah kekuatan politik,” kata AH Nasution, dalam buku Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai, perjalanan hidup AH Nasution (1998).

Karena ada rekayasa politik, partai-partai tidak punya pembina di tingkat bawah. Tapi Golkar sampai memiliki anggota yang jadi kepala desa. ABRI sampai ke Babinsa... Ini namanya permainan.

Karena itulah, dia mengaku kaget dengan penerapan “jalan tengah” ABRI di masa Orde Baru, yang ditandai antara lain “banyaknya orang-orang militer yang ditempatkan di berbagai perusahaan.

Baginya, penempatan itu tidak tercakup dalam pemahaman Dwifungsi.

Lebih lanjut, Nasution mengatakan, konsep Dwifungsi sekarang (saat Orde Baru) telah bergeser.

Menurut mantan Gubernur Lembahanas Letjen (purnawirawan) Hasnan Habib, dalam wawancara dengan harian NUSA (20 September 1999), pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI dalam perjalanannya mengalami “pelencengan”.

“Karena ada rekayasa politik, partai-partai tidak punya pembina di tingkat bawah. Tapi Golkar sampai memiliki anggota yang jadi kepala desa. ABRI sampai ke Babinsa... Ini namanya permainan,” kata Hasnan Habib, saat itu.

Sekian dan terimakasiiiii :)

PEREKONOMIAN PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

PEREKONOMIAN PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Halo teman teman, disini saya akan berbagi materi mengenai Perekonomian Pada Masa 

Kebijakan Sanering Mata Uang

a.       Pengertian sanering

              Pengertian sanering atau merupakan istilah lain dari devaluasi merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai uang dengan tujuan agar daya beli masyarakat menurun. Istilah sanering seringkali disamakan dengan redenominasi, padahal maksud keduanya berbeda. Tujuan dari sanering ini untuk memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

              Sesuai dengan pengertian sanering di atas, maka kebijakan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif saja namun juga  memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak terburuk juga dialami oleh para pebisnis yang menggeluti industri produk karena menurunnya minat konsumen. Bahkan pada kasus sanering yang pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya, menyebabkan beberapa industri gulung tikar.

b.      Dampak Sanering Pada Perekonomian

          Tujuan munculnya kebijakan ini adalah untuk menekan laju inflasi yang terus berlangsung hingga tahun 1960-an. Namun, jaman dulu sistem informasi belum semudah saat ini, sehingga pada hari pertama pengumuman kebijakan tersebut tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

          Akibatnya masyarakat yang sudah mengetahui informasi tersebut berlomba-lomba untuk membelanjakan uang macan dan uang gajah secara serentak. Hampir semua toko sembako, pedagang hewan ternak dan lainnya diserbu oleh masyarakat untuk membelanjakan kedua jenis uang tersebut.

c.       Kelemahan dalam Kebijakan Sanering

                Beberapa kelemahan dan dampak sanering yang terjadi pada perekonomian negara antara lain:

·                     Pembangunan ekonomi nasional menjadi terlantar

·                     Nilai mata uang Rupiah menurun terhadap mata uang asing

·                     Terjadipenurunan daya beli masyarakat sehingga kerugian meningkat

·                     Masyarakat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, terutama masyarakat kecil

             Sanering di tahun 1959 bertujuannya untuk menekan daya beli masyarakat, namun justru merugikan pelaku bisnis. Dengan begitu maka para pengusaha harus selalu update informasi jika sewaktu-waktu terdapat kebijakan pemerintah terkait mata uang seperti sanering yang merugikan.

d.      Contoh Sanering

            Ada beberapa contoh kebijakan sanering yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah:

     1)      Sanering Tahun 1950

         Pada tanggal 19 Maret 1950, kebijakan sanering pertamakali dilakukan pemerintah Indonesia. Dikenal dengan sebutan “gunting Syarifudin” dimana uang kertas benar-benar digunting menjadi dua, baik secara fisiknya maupun nilainya. Uang kertas yang digunting adalah pecahan Rp5 yang secara fisik digunting dimana hanya bagian kiri nilainya Rp2,5. Sedangkan bagian kanan uang kertas tersebut tidak ada lagi nilainya.

     2)      Sanering Tahun 1959

       Pada tanggal 25 Agustus 1959, kebijakan sanering kedua diberlakukan. Pada saat itu uang pecahan Rp1000 (dijuluki gajah) menjadi Rp100, dan pecahan Rp500 (dijuluki Macam) menjadi Rp50.

     3)      Sanering Tahun 1965

      Pada tanggal 13 Desember 1965 kembali dibuat kebijakan sanering yang ketiga. Saat itu Pecahan Rp1000 berubah nilainya menjadi Rp1 (uang baru). Demikianlah ulasan tentang pengertian sanering, kelemahan dan dampak kebijakan sanering,  diatas semoga bisa menjadi salah satu sumber informasi Anda agar lebih mewaspadai tentang gejolak perekonomian di Indonesia.

Pola Pembangunan Semesta Berencana

              Terkait pembangunan semesta dan berencana, Presiden Sukarno menyampaikan amanatnya kepada Dewan Perancang Nasional (Depernas) secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 1959. Sementara pidatonya telah disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1959.

         “Tugas Depernas ini adalah tugas-tugas pokok. Hasil baik atau gagalnya pekerjaan Depernas adalah bergantung kepada penilaian tugas-kewajiban pokok itu.” kata Bung Karno. Salah satu tujuan dari pembangunan Negara ialah memajukan Negara dari yang sebagian kehidupannya masih dikuasai oleh imperialisme dan feodalisme, ke Negara yang merdeka penuh.

             Dijelaskan Sukarno bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara setapak demi setapak. Cara kerja tersebut sangat penting untuk diperhatikan supaya selalu menyesuaikan perencanaan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan agar hasil yang dicapai itu sesuai dengan harapan yang telah dapat dibangun di kalangan rakyat, dan tentu agar tidak mengecewakan rakyat.

               Pada era Bung Karno, Negara yang secara politis sudah merdeka menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi rakyat masih tergantung pada suasana penjajahan. Banyak sektor-sektor ekonomi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Negara atau pengusaha-pengusaha nasional.

          Oleh karena itu, di samping angan-angan untuk mendirikan industri berat, industri-industri pokok, saat itu tidak dilupakan adanya keharusan untuk menguasai sektor-sektor ekonomi yang menjamin kelancaran pembangunan selanjutnya.

                Sebagai akibat dari politik penjajahan dalam bidang ekonomi, maka Indonesia menjadi sumber bahan-bahan mentah untuk di ekspor, dan telah membuktikan bahwa kehidupan ekonomi Belanda didasarkan pada bahan-bahan mentah. Oleh karena itu, maka penting sekali untuk memberikan legalisasi dan pelaksanaan kepada pengambil-alihan perusahaan-perusahaan milik kolonialis Belanda sebagai salah satu dasar untuk menghimpun modal menuju pembentukan ekonomi nasional.

               “Supaya perusahaan-perusaahan milik kolonialis Belanda yang diambil alih itu dikuasai oleh Negara. Supaya dalam soal ini Negara dan rakyat kita tidak tergantung dari modal asing semata-mata, apalagi yang didapatnya dari berbagai macam syarat yang mengikat, maka adalah penting sekali adanya politik untuk memobilisasi potensi dan modal nasional. Disini juga akan diuji kecintaan rakyat kepada Tanah Air. Dan kalau toh harus mendatangkan modal dari luar, maka yang penting mendapatkan modal itu dengan jalan pinjam dengan syarat-syarat yang mungkin diterima oleh rakyat dan tidak memberatkan beban rakyat.” ujar Bung Karno dalam penjelasannya kepada Depernas.

             Dalam rangka menjamin kelancaran perdagangan yang juga akan mendatangkan modal dan devisen, maka memang penting agar impor dan ekspor dari bahan-bahan yang penting dikuasai oleh pemerintah.

          Berlaku juga dalam hal distribusi di dalam negeri. Dalam hal ini juga penting sekali dikembangkan koperasi uang dikuasai pemerintah. Begitu pula ekspor, impor, dan distribusi perusahaan partikulir.

         Bung Karno juga menjelaskan bahwa dengan adanya modal dan bahan-bahan pembangunan yang telah dapat didagangkan, maka akan timbullah kemungkinan yang besar untuk mengatasi pengangguran yang semakin meningkat dari hari ke hari. Jika dapat mengurangi angka pengangguran, sudah tentu pembangunan di negeri akan disambut baik oleh masyarakat.

         Dan Presiden Sukarno juga menekankan bahwa ketika merencanakan pembangunan harus sekaligus juga memperluas kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia guna meneruskan pelajarannya, mengembangkan bakatnya, dan memperluas kesempatan bekerja. Semua itu harus ditinjau dalam rangka pengerahan rakyat dan potensi nasional.

            “Usaha untuk benar-benar meringankan beban hidup rakyat dari segala golongan termasuk sesuatu yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena itu adalah syarat utama untuk membangkitkan semangat kerja rakyat, dan untuk meningkatkan produksi. Pengerahan tenaga rakyat akan besar manfaatnya dan akan berhasil baik apabila pembentukan pola pembangunan memperhitungkan lebih dahulu dengan seksama potensi rakyat.” demikian Bung Karno.

Panitia 13

1.      Pengertian Panitia 13

Panitia 13 pada demokrasi terpimpin adalah sebuah panitia yang dibentuk presiden irsoekarno untuk mengurus pembentukan kabinet pada masa demokrasi terpimpin di mulai dari bentukan pertamanya yaitu kabinet natsir. dinamakan panitia 13 karena anggotanya berjumlah 13 orang.

Anggota panitia 13 merupakan anggota pencetusnya Sumpah Pemuda (Teks Soempah Pemoeda) anggotanya antara lain :

a. Soenario

b. J. Leimena

c. SoegondoDjojopoespito

d. Djoko Marsaid.

e. M. Yamin.

f.  Amir Syarifuddin Harahap

g. W.R Supratman

h. S. Mangoensarkoro.

i.  Kasman Singodimedjo.

j.  Mohammad Roem

k. Adnan Kapau Gani

l.  Sie Kong Liong.

m.Kartosoewirjo

Panitia 13 dibentuk oleh Presiden Ir. Soekarno untuk mengurus pembentukan kabinet kabinet pada masa demokrasi terpimpin dimulai dari bentukan pertamanya yaitu kabinet Natsir. Dinamakan Panitia 13 karena anggotanya berjumlah 13 orang.

Dekon

1.      Pengertian Deklarasi Ekonomi adalah (Dekon)

Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah Deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta, untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialism dan system ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sebagai pelaksanaan Dekon, pada 26 Mei 1963 dikeluarkan serangkaian peraturan di bidang ekspor dan impor, harga, serta

2.      Tujuan utama Deklarasi Ekonomi

Tujuan utama dari Deklarasi Ekonomi itu adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang sifatnya demokratis dan bebas dari imprealisme demi mencapai kemajuan ekonomi bangsa.

3.      Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi

Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah karena Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor (exportdrive) mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE). Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negri sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON) dengan 14 peraturan pokoknya. 

Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia.

Proyek Mercusuar

1.      Pengertian Mercusuar

Politik Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New EmergingForces (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia. Contoh politik mercusuar: pembangunan monas (monumen nasional), Jembatan Semanggi, dan pembangunan Gedung Canefo (Conferenceofthe New EmergingForce).

2.      Dampak Pelaksanaan Politik Mercusuar

                Dampak pelaksanaan politik mercusuar yaitu adanya kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruhdan petani Indonesia. kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. dampak kedua yaitu pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.

3.      Kelemahan dan Kelebihan

   Kelemahannya adalah :

- Proyek-proyek yang djalankan membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah.

- Kondisi Ekonomi negara menjadi lebih buruk

- Indonesia menjadi ancaman bagi Blok barat dan Timur jika Canefo dan Ganefo benar-benar tercapai

- Kestabilan politik yang rentan menjadi ancaman sendiri bagi bangsa, seperti pemberontkan PKI 65

   Kelebihannya yaitu:

- Membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain

- Indonesia menjadi negara penggagas Ganef

- Menyejajarkan bangsa kita dan bangsa-bangsa yang baru merdeka, bangsa yang baru berkembang ini dengan bangsa-bangsa yang sudah mapan seperti Amerika, Inggris, Rusia China, untuk sama-sama mengatur ketertiban dunia.

Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang telah membacanya. 

Daerah asal dan bentuk perjuangan "OPU DAENG RISAJU"

Assalamualaikum Wr.Wb selamat datang di blog ku ya yang berjudul "daerah asal dan bentuk perjuangan OPU DAENG RISAJU" , sebelumnya mohon maaf ya teman kalo masi berantakan hehe

Selamat membaca

Daerah asalOpu Daeng Risadju : sulawesi selatan 

Bentuk perjuangan :

Opu Daeng Risadju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi Pahlawan Nasional Indonesia. Opu Daeng Risaju memiliki nama kecil Famajjah. Opu Daeng Risaju itu sendiri merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada Famajjah memang merupakan anggota keluarga bangsawan Luwu. Opu Daeng Risaju merupakan anak dari Opu Daeng Mawellu dengan Muhammad Abdullah to Barengseng yang lahir di Palopo pada 1880.

Tidak seperti bangsawan pada umumnya, meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Opu Daeng Risaju tidak pernah mengecap pendidikan Barat. Pendidikan yang didapat oleh Opu Daeng Risaju lebih ditekankan pada persoalan yang menyangkut ajaran dan nilai-nilai moral baik yang berlandaskan budaya maupun agama.

Ia juga mendapatkan pendidikan mengenai tata cara kehidupan bangsawan baik di dalam istana maupun di luar lingkungan istana, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi keluarga bangsawan. Opu Daeng Risaju juga mendapatkan pengajaran terkait tata cara kepemimpinan, bergaul, berbicara, dan memerintah rakyat kebanyakan.

Selain mempelajari moral yang berlandaskan adat kebangsawanan, Opu Daeng Risaju juga mempelajari peribadatan dan akidah dalam agama Islam. Dalam tradisi Luwu itu sendiri, agama dan budaya merupakan satu kesatuan. Karenanya, sejak kecil Opu Daeng Risaju terbiasa membaca Al-Quran hingga tamat dan mempelajari ilmu-ilmu keagamaan seperti nahwu, syaraf dan balagah.

Opu Daeng Risaju juga mempelajari fiqih dari buku karangan Khatib Sulaweman Datuk Patimang, salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Opu Daeng Risaju tidak sendiri dalam mempelajari Islam, melainkan dibimbing juga oleh seorang ulama.

Suami Opu Daeng Risaju, H. Muhammad Daud, merupakan seorang ulama yang pernah bermukim di Mekkah. Suami Opu Daeng Risaju ini merupakan anak dari rekan dagang ayahnya. H. Muhammad Daud kemudian diangkat menjadi imam masjid istana Kerajaan Luwu karena menikah dengan keluarga bangsawan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama.

Opu Daeng Risaju juga merupakan wanita yang aktif dalam Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII). Opu Daeng Risaju kemudian mendirikan cabang PSII Palopo yang diresmikan pada 14 Januari 1930. Opu Daeng Risaju terpilih sebagai ketua PSII Palopo dalam rapat akbar yang dihadiri aparat pemerintah Kerajaan Luwu, pengurus PSII pusat, pemuka masyarakat, masyarakat umumnya, hingga pengurus PSII pusat yaitu Kartosuwiryo.

Akan tetapi, pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak kegiatan yang Opu Daeng Risaju lakukan di PSII. Ini disebabkan karena pemerintahan Jepang melarang adanya kegiatan politik Organisasi Pergerakan Kebangsaan, termasuk PSII.

Opu Daeng Risaju mulai kembali aktif pada masa revolusi di Luwu. Revolusi ini diawali dengan kedatangan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di Sulawesi Selatan yang berkeinginan untuk menajajah kembali Indonesia. Pemberontakan terhadap NICA mulai terjadi pada saat tentara NICA menggeledah rumah Opu Gawe untuk mencari senjata, akan tetapi tidak menemukannya.

Merasa tidak puas dengan ini, tentara NICA kemudian mendatangi masjid dan menginterogasi orang-orang di dalam masjid. Akan tetapi, karena masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, NICA memutuskan untuk mengobrak-abrik masjid bahkan menginjak Al-Quran.

Melihat hal ini, para pemuda memberikan ultimatum kepada tentara NICA di Palopo untuk segera kembali ke tangsinya dan tidak berkeliaran di kota. Karena ultimatum ini tidak digubris oleh tentara NICA, timbullah konflik senjata yang sangat besar antara tentara NICA dan para pemuda pada tanggal 23 Januari 1946. Konflik senjata ini kemudian merambat ke kota-kota lainnya di Palopo, salah satunya ialah kota Beloppa tempat Opu Daeng Risaju tinggal.

Peran Opu Daeng Risaju dalam perlawanan terhadap tentara NICA di Belopa sangatlah besar. Opu Daeng Risaju membangkitkan dan memobilisasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara NICA.

Tindakan ini membuat tentara NICA kewalahan dan mengupayakan berbagai cara untuk menangkap dan menghentikan aksi Opu Daeng Risaju. Tentara NICA bahkan membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pihak tentara NICA akan memberikan imbalan pada siapa pun yang dapat menangkap Opu Daeng Risaju yang kala itu sedang bersembunyi, baik dalam keadaan hidup atau pun mati. Akan tetapi, tak ada satu orang pun yang menggubris pengumuman tersebut.

Opu Daeng Risaju kemudian tertangkap oleh tentara NICA di Lantoro dan dibawa menuju Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju lalu ditahan di penjara Bone selama satu bulan tanpa diadili, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkan, lalu dipindahkan lagi ke Bajo.

Saat di Bajo, Opu Daeng Risaju mengalami penyiksaan oleh Kepala Distrik Bajo, Ladu Kalapita. Di sana, Opu Daeng Risaju dibawa ke sebuah lapangan dan dipaksa untuk berdiri tegap menghadap matahari.

Kalapita lalu mendekati Opu Daeng Risaju yang kala itu berusia 67 tahun dan meletakkan laras senapannya pada pundak Opu Daeng Risaju. Kalapita kemudian meletuskan senapannya dan mengakibatkan Opu Daeng Risaju jatuh tersungkur di antara kedua kaki Kalapita yang masih berusaha menendangnya.

Setelah penyiksaan itu, Opu Daeng Risaju kembali dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang mirip penjara darurat bawah tanah. Akibat penyiksaan yang dilakukan Kalapita ini, Opu Daeng Risaju menjadi tuli seumur hidup. Opu Daeng Risaju kemudian dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan. Opu Daeng Risaju kemudian kembali ke Bua dan menetap di Belopa.

Pada tahun 1949, setelah kedaulatan RI mendapat pengakuan, Opu Daeng Risaju pindah ke Pare-Pare mengikuti anaknya Haji Abdul Kadir Daud. Dalam PSII pun Haji Abdul Kadir Daud tak lagi aktif sejak 1950 dan hanya menjadi sesepuh di organisasi tersebut.

Opu Daeng Risaju wafat di usianya yang ke 84, tepatnya pada 10 Februari 1964. Pemakamannya dilakukan di perkuburan raja-raja Lokkoe di Palopo tanpa ada upacara kehormatan, sebagaimana yang biasanya dilakukan terhadap sosok pahlawan yang wafat.

Terimakasiii semoga bermanfaat,, wassalamualaikum Wr .Wb